Harapan Baru Pemerintahan Nagari di Pasbar Tahun 2025

 OPINI 

 Oleh : 
M. Hidayat Nst, S.Pd

Berbicara  unjuk gigi tiada habisnya mengenai Pemerintahan Nagari/Desa di kabupaten Pasaman Barat Propinsi sumatera Barat.  Adalah suatu pemerintahan unit paling kecil untuk mewadahi Pembangunan yang berkelanjutan, dan keresahan yang dirasakan masyarakat dalam menjalankan seni kehidupan. Agar menjadi warga negara yang baik dan sejahtera dan makmur dalam kehidupannya.

Dengan rasio 11 kecamatan dan 90 Nagari untuk menjembatani biar tepat sasaran pembagunan berkelanjutan. Apa yang dibutuhkan garis masyarakat tidak berdaya secara skill, untuk membutuhi kebutuhan kehidupannya.  Dan bukan garis masyarakat dikasih kayu bakar sedang masyarakat, dengan kebutuhan pokoknya. Sehingga suatu masalah pemetaan sosial dan Analisis sosial yang dimanupalasi data tanpa turun kelapangan dan kolaborasi,melibatkan segala unsur-unsur tokoh masyarakat setempat dan mendengarkan keluhan masyarakat. Bukan mendengarkan hanya satu pihak golongan sosialnya sehingga mengidentifikasi masalahnya  dimasyarakat tidak efektif dan efisien.

Sehingga terjadilah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari/desa yang tidak tetap lokasi, tetap penyalurannya  dan jumlahnya. Penggunaan realisasi anggaran dilingkaran diruang lingkup itu saja tanpa memikirkan jeritan tangisan dan keresahan masyarakat, Secara realita kita lihat masyarakat terjadi ketimpangan sosial yang seharus layak mendapatkan bantuan seperti PKH, Bansos ,BLT, sembako dan jaminan kesehatan dll. Malah tidak mendapat bantuan itu jadi pertanyaan? apakah bantuan itu untuk suatu golongan yang terdekat saja atau atau golongan etnis & ras, sosial saja dan golongan politik apakah social mapping trial en eror (coba coba saja). 

Tentu secara ekstensi regulasi kebijakan pemerintah Nagari/ Desa seharusnya harus transparan dan akuntabel dalam keuangan anggaran nagari/desa. Baik secara manual dan digital sudah dilaksanakan bimtek, para inspektorat dan badan keuangan negara,kejaksaan dan 4 pilar hukum dan lembaga masyarakat untuk mengawasi secara preventif untuk tidak terjadi korupsi kolusi, nepotisme (KKN). Tapi sebalik apa  yang terjadi dalam seni kehidupan masyarakat? masih banyak masalah sosial dan jeritan tangisan setiap harinya.

Kemiskinan, pembagunan akses jalan belum terjamah, sarana prasarana dan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat. Pengetasan keberkembangan Nagari/Desa tentu itu semua PR bagi pemerintah dan masyarakat di wilayah Nagari kabupaten Pasaman Barat. Menurut Soerjono & Soekanto salah satu pakar masalah sosial adalah suatu proses seni kehidupan yang ketidaksesuaian unsur-unsur kehidupan yang dapat membahayakan  kehidupan kelompok sosial masyarakat. Tentu kita berharap pemerintah nagari kabupaten Pasaman Barat di Tahun 2025 sebagai analisis sosial, terhadap masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar lebih efektif, efisien.

Apalagi kita ketahui bersama Kabupaten Pasaman Barat salah satu Kabupaten di Provinsi di Sumatera barat Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) yang paling besar rasio tentu seharus sebagai kiblat di daerah kabupaten-kabupaten di wilayah sumatera Barat. Tentu seharusnya  pemimpin pemerintah dan perangkat pemerintah dan mintra pemerintah , legislatif dan masyarakat tentu tidak marah dan main hakim sendiri apabila dikritik etos kinerjanya tidak sesuai bistek dan data fisik proyek Mark-up atau disinyalir. Sehingga ada dugaan  kongkalikong pagu anggaran yang selip dikantong lingkaran hitam, untuk memperkaya diri sendiri dan menghalalkan segala cara demi kebutuhan konsumtif hidup yang tinggi.

Tentunya pemerintah nagari menerima kritikan-kritikan semuanya untuk menunjang perbaikan perencanaan yang belum secara kolektif efektif dan efisien. Karena kita negara demokrasi bebas berpendapat sesuai dengan Undang -Undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan dilindungi hukum untuk menyampaikan ide,gagasan pendapat begitu juga tertuang Undang -Undang Dasar Ri 1945 No 28 E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat .

Bukan sebaliknya kita lihat fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat seorang wartawan mengkritik sebuah Pemerintahan Nagari di pemerintahan malah dapat perlawanan.  Dan yang miris kita lihat menangis untuk mendapatkan bantuan dan tambah lagi yang paling patal baru baru ini di pesta demokrasi kurang kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu sehingga mencuat berujung gugatan ke mahkamah konsitusi. 

Dengan maraknya narkoba sehingga rasa keresahan dan ketakutan  yang dialami masyarakat terhadap lingkungan masyarakat Pasaman Barat.  Kami berharap dan berterima kasih kepeda Polres Pasaman Barat penuntasan terhadap kriminal seperti perjudian, narkoba, penganiyaan, korupsi, pertambangan ilegal dan perkebunan yang tidak ada HGU dan penyerobotan lahan masyarakat agar dituntaskan sampai keakar-akarnya agar masyarakat kabupaten Pasaman Barat butuh kesejukan, kedamaian dan kemakmuran dan sejahtera. 

(Penulis M.Hidayat Nasution, Mahasiswa sekolah Pascasarjana ilmu pengetahuan sosial UNP Padang)