 |
| Kabut asap |
Pasbar, Prorakyatnews.id _Kualitas udara di 11 kecamatan Kabupaten Pasaman Barat saat ini berada dalam kategori tidak sehat , dampak dari kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Masyarakat mulai bertanya-tanya, apa langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
Kabut asap kini menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat, antara lain:
Padang, Bukittinggi, Sawahlunto, Payakumbuh, Lubuk Sikaping, Rao, hingga Panti.
Keluhan paling kuat datang dari Kecamatan Talamau, Nagari Talu, Kabupaten Pasaman Barat. Warga melaporkan ketebalan kabut asap semakin pekat hingga jarak pandang tinggal sekitar 20 meter saja. Aktivitas berjalan kaki maupun berkendara menjadi terhambat dan berisiko. Warga mulai merasa sesak napas, mata perih, dan khawatir akan dampak jangka panjang bagi kesehatan keluarga mereka.
Berdasarkan pemantauan BMKG dan stasiun pemantauan atmosfer GAW, kualitas udara di seluruh wilayah yang terdampak berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan mulai Senin, 19 Oktober 2026, TK, SD, dan SMP kembali belajar di sekolah seperti biasa.
Imbauan: Tetap wajib/dianjurkan menggunakan masker selama di sekolah maupun saat beraktivitas di luar rumah
Di tengah kondisi cuaca yang belum stabil dan asap yang masih menyelimuti banyak daerah di Sumatera Barat, muncul pertanyaan yang sama dari masyarakat di Padang, Bukittinggi, Sawahlunto, Payakumbuh, Lubuk Sikaping, Rao, Panti, hingga Talamau.
" Kita berharap langkah konkret pemerintah untuk mengatasi kabut asap ini, agar tidak terus berulang dan semakin parah," ujar salah seorang masyarakat.
Masyarakat mengharapkan Penanganan di sumber api ,informasi yang Transparan, pemantauan kualitas udara disampaikan secara rutin, jujur, dan mudah diakses masyarakat
Selain itu Siaga Kesehatan dengan mendistribusikan masker gratis ke daerah terdampak berat dan peningkatan layanan kesehatan di puskesmas/rumah sakit terkait keluhan gangguan pernapasan.
Koordinasi Lintas Daerah sangat diperlukan karena asap melintas antar wilayah, pemerintah provinsi perlu memimpin koordinasi bersama kabupaten/kota tetangga. Solusi Jangka Panjang dan Penegakan hukum tegas terhadap pembakar lahan, serta program rehabilitasi hutan dan penanaman kembali lahan gundul agar karhutla tidak berulang setiap tahun
Secara nasional, data BMKG mencatat kabut asap masih menyelimuti 26 wilayah Indonesia, dengan beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera berada pada kategori udara berbahaya. Namun perhatian masyarakat Sumatera Barat tertuju pada peningkatan kualitas udara di wilayah masing-masing.
"Kami siap beraktivitas dan sekolah kembali, tapi kami juga berharap pemerintah hadir dengan solusi nyata. Jangan sampai asap ini menjadi tamu tahunan yang tak kunjung pergi," ujar warga dari berbagai wilayah yang terdampak.**** ( buana).
Tidak ada komentar:
Write comment